“Kepala Ekbang tidak hadir, digantikan Kepala Bappeda. Walaupun membawa surat kuasa dari gubernur, secara kapasitas ini tidak tepat. Seharusnya Sekda atau Kepala Biro Ekbang, karena mereka yang memahami detail kebijakan korporasi,” kritiknya.
Komisi II DPRD Babel sebelumnya telah merekomendasikan pergantian jajaran direksi Jamkrida sebagai bagian dari pembenahan tata kelola, dan rekomendasi ini disebut sudah disetujui Kepala Ekbang. Namun, RUPSLB justru hanya fokus pada pergantian Komisaris Independen.
“Jika hanya komisaris yang diganti, ini tidak menyelesaikan apapun. Yang menyebabkan temuan BPK dan ketidaksesuaian aturan OJK adalah manajemen di bawah Dirut dan Direktur Penjaminan. Itu yang harus diperbaiki,” tegas Elvi.
Ia menambahkan bahwa laporan terbaru pemeriksaan onsite OJK pusat menunjukkan banyak penyimpangan terhadap aturan OJK yang dilakukan selama periode audit tersebut.
Elvi menegaskan bahwa tujuan kritiknya adalah konstruktif yakni memastikan Jamkrida kembali sehat, profesional, dan kredibel sebagai BUMD penjaminan.
“Jamkrida ini milik masyarakat Babel. Kalau dikelola dengan tidak profesional, dampaknya luas. Kami ingin perusahaan ini dibersihkan, dibenahi, dan kembali pada tata kelola yang sehat sehingga memberi manfaat yang maksimal untuk masyarakat,” tutupnya. (***)
