Selain itu, DPRD juga membuka peluang agar material tailing yang tidak lagi dimanfaatkan oleh perusahaan dapat dialihkan kepada masyarakat untuk dikelola secara legal.
“Ke depan, jika Perda IPR sudah disahkan, kita minta tailing yang tidak terpakai bisa dijual kepada masyarakat,” jelas Didit.
Meski demikian, masih terdapat sejumlah kendala, terutama terkait keberadaan tiga perusahaan yang selama ini menjadi mitra masyarakat dalam aktivitas tersebut.
Untuk menjembatani hal itu, DPRD berencana memfasilitasi pertemuan lanjutan dengan melibatkan sekitar 30 perwakilan dari berbagai pihak, termasuk perusahaan terkait.
Didit menegaskan, langkah ini penting agar aktivitas yang melibatkan ribuan warga tersebut tidak hanya memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga memiliki kepastian hukum yang jelas.
“Kita akan panggil semua pihak. Dari forum nanti disampaikan perusahaan mana saja yang terlibat, agar bisa kita dudukkan bersama,” pungkasnya.
