SUARAPOS.CO.ID – Ribuan warga Kepulauan Bangka Belitung menggelar aksi demonstrasi besar-besaran di depan Kantor Gubernur, Senin (21/7/2025), menuntut penghentian perencanaan penambangan di perairan Desa Batu Beriga.
Aksi yang diikuti perwakilan dari berbagai desa, termasuk Lubuk Besar, Lepar Pongok, Tanjung Labu, Batu Beriga, dan Tanjung Berikat, ini menandai babak terbaru dalam perjuangan panjang masyarakat melawan rencana penambangan yang mengancam mata pencaharian mereka sebagai nelayan.
“Permasalahan ini sudah berlangsung lama, dan kami sudah beraksi berkali-kali. Tapi sampai sekarang belum ada hasil. Kami tidak akan mundur sebelum hak kami dikembalikan!,” tegas salah satu perwakilan warga Desa Batu Beriga.
Tuntutan utama mereka adalah pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) di perairan Desa Batu Beriga dan penetapan kawasan tersebut sebagai zona terlarang bagi aktivitas penambangan (zero tambang).
Ahmad Subhan Hafiz, Direktur Eksekutif WALHI Kepulauan Bangka Belitung, turut memberikan dukungan dan menjelaskan tuntutan mereka.
“Kami mendorong tiga hal: penghentian izin baru untuk penambangan, evaluasi izin yang bermasalah dan merusak lingkungan, serta pemulihan ekosistem yang rusak akibat penambangan timah yang ugal-ugalan. Kami juga meminta agar perairan Batu Beriga dan Batu Perahu ditetapkan sebagai zona tangkap nelayan,” tegas Hafiz.
Hafiz menambahkan bahwa Gubernur telah menyetujui rekomendasi tersebut dan akan mengirimkan surat ke Jakarta. Namun, ia menekankan pentingnya pengawalan publik agar proses ini berjalan lancar dan tuntutan masyarakat terpenuhi.
