Lebih lanjut, Prabowo memerintahkan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh direksi BUMN, mulai dari kinerja, prestasi, hingga akhlak.
“Kalau tidak profesional, malas, menyalahgunakan wewenang, harus diganti. Jangan pilih berdasarkan suku, agama, atau partai politik,” tegasnya.
Menurut Teguh Santosa, kontrol komunikasi wajar dilakukan pemerintah agar informasi tersampaikan secara jelas dan terukur. Namun di sisi lain, ia mengingatkan bahwa pers tetap punya tanggung jawab menggali informasi lebih dalam pasca acara.
“Itu menjadi kewajiban media. Bahkan harus ditindaklanjuti dengan investigasi dan pengecekan terhadap BUMN yang dinilai bermasalah,” ujar Teguh yang juga wartawan senior ini.
Lebih lanjut Teguh mengatakan, pernyataan Prabowo menjadi sinyal bahwa ada banyak hal yang perlu ditelusuri. Wartawan tetap berhak bertanya: siapa saja yang dievaluasi, apa catatan buruknya, dan sejauh mana koreksi dilakukan?
Di sinilah peran penting media sebagai pengawas publik terus relevan. Meski pintu rapat sempat ditutup, agenda transparansi tak boleh ikut tertutup.
“Informasi akurat tentang itu dapat diperoleh dari banyak sumber. Tidak hanya dari sosok presiden,” kata Teguh. (**)
