banner hut pemkot
previous arrow
next arrow
Pangkalpinang

Pemprov Babel Tunggu Juknis Penuhi Target Percepatan Realisasi Program MBG

×

Pemprov Babel Tunggu Juknis Penuhi Target Percepatan Realisasi Program MBG

Sebarkan artikel ini

PANGKALPINANG – Program besar Presiden Prabowo Subianto, yaitu Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan sasaran siswa sekolah dan ibu hamil/menyusui terus dilakukan penyempurnaan dalam pelaksanaannya di seluruh daerah di Indonesia. Koordinasi antar pihak dijalin untuk menyukseskan program tersebut.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kep. Babel Fery Afriyanto, Kepala Badan Intelijen Daerah (Kabinda) Kep. Babel Jusak Tarigan, dan Wakil Ketua DPRD Babel Eddy Iskandar, turut mengikuti rapat koordinasi bersama leading sektor terkait secara virtual, dalam rangka pemberian makan bergizi, di Ruang Vidcon Kantor BIN Daerah Kep. Babel, Selasa (4/1/2025).

Baca Juga  Pj Wali Kota Pangkalpinang dan Bawaslu Tinjau Persiapan di 3 TPS

Dalam rakor tersebut, Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola Badan Gizi Nasional (BGN) Tigor Pangaribuan, didampingi Deputi II Bidang Intelijen Dalam Negeri BIN, Mayjen, mengungkapkan berbagai perencanaan, serta arahan dari Presiden berkenaan dengan program yang bertujuan untuk meningkatkan asupan gizi, dan pengetahuan gizi kelompok sasaran.

“Presiden ingin segera dilakukan secara cepat dan berhasil, yang benar-benar menjangkau seluruh target sasaran anak-anak di Indonesia yang berjumlah 15 juta anak, dan total ibu dan anak ada 82 juta. Maka, pentingnya koordinasi antar pihak hingga di tingkat kecamatan bagaimana mencapai ini di seluruh Indonesia,” ujar Tigor.

Baca Juga  Polda Sumsel Ungkap 123 Kasus dalam Operasi Pekat Musi 2026, Amankan 146 Tersangka

Menanggapi hal itu, Sekda Kep, Babel Fery Afriyanto menegaskan jika Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kep. Babel siap mendukung penuh program prioritas Kepala Negara. Saat ini, pihaknya masih menunggu kejelasan petunjuk teknis terbaru sebagai dasar pelaksanaan program MBG.

“Kami siap mendukung program nasional ini. Sebagaimana disampaikan dari masing-masing provinsi, mengharapkan petunjuk teknis pelaksanaan yang harus kita laksanakan sebagai payung hukum dalam memberikan dukungan terkait dengan program nasional. Untuk dapur umum kami masih dalam tahap koordinasi antara BGN, Pemerintah Pusat, dan Pemerintah Daerah,” ujarnya.

Baca Juga  Pedagang Pasar Ratu Tunggal Kagumi Pendekatan Prof Udin, Tidak Banyak Janji dan Menghargai

Tinggalkan Balasan