Di tingkat lokal, Muba melalui Pusat Unggulan Komoditi Lestari (PUKL) bersama Solidaridad Indonesia, Tropical Forest Alliance (TFA), Indonesia Business Council for Sustainable Development (IBCSD), PISAgro, dan Cocoa Sustainability Partnership (CSP) menyelenggarakan Dialog Yurisdiksi Komoditas Karet. Acara bertajuk “Mendorong Keberlanjutan Karet Indonesia melalui Ketertelusuran dan Inklusi Petani” ini dibuka langsung oleh Wakil Bupati Muba, Kyai Rohman.
Wakil Bupati Kyai Rohman menekankan pentingnya integritas, legalitas, dan kolaborasi lintas sektor untuk mentransformasi rantai pasok karet berkelanjutan. “Petani kita adalah ujung tombak. Pemkab Muba hadir memastikan mereka dapat masuk ke pasar global melalui sistem yang tertelusur, legal, dan berkeadilan,” tegas Wabup Rohman.
Dialog dua hari ini diisi dengan diskusi panel bersama narasumber dari Kementerian Pertanian, GAPKINDO, serta berbagai perusahaan dan lembaga penelitian.
Kegiatan ini juga meliputi kunjungan lapangan ke Desa Bandar Jaya, Kecamatan Sekayu, untuk melihat langsung praktik pengelolaan lahan petani karet. Hari kedua difokuskan pada simulasi penginputan e-STDB, praktik geotagging lahan, dan dialog langsung dengan koperasi petani UPPB.
Apresiasi datang dari Green and Digital Counsellor Delegasi Uni Eropa, Sander Happaerts, yang menyatakan dukungan Uni Eropa terhadap kemitraan teknis lintas komoditas, termasuk karet dan kayu.
Penutupan acara dilakukan oleh Country Manager Solidaridad Indonesia, Yeni Fitriyanti, yang menyoroti pentingnya kolaborasi multipihak dan kepemimpinan lokal dalam transformasi sistem pangan dan komoditas.
Forum-forum ini menjadi wadah strategis untuk memperkuat kemitraan antara sektor publik, swasta, dan masyarakat sipil dalam mewujudkan komoditas bebas deforestasi dan pertanian ramah lingkungan.
Berbagai lembaga mitra berperan penting dalam mengintegrasikan petani kecil ke dalam rantai pasok global serta mendukung sistem pembiayaan inklusif dan teknologi keterlacakan.
Di tingkat lokal, PUKL Musi Banyuasin, yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati No. 92 Tahun 2019, berperan sebagai koordinator lintas sektor dalam pengelolaan komoditas unggulan secara lestari. (***)
