Dengan adanya sosialisasi ini kata dia, menjadi wadah untuk saling berkomunikasi tentang bagaimana mewujudkan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan Desa dan pembangunan Desa sesuai amanah Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 telah diubah, terakhir dengan sebagaimana 3 Tahun 2024 dan Undang-undang Nomor peraturan pelaksanaannya sehingga ke depan 288 Desa dalam Kabupaten Banyuasin menjadi Desa yang unggul, maju, mandiri dan sejahtera dalam bidang dengan berbasis pemberdayaan segala masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan.
“Untuk itu, pahami kebijakan dan kuasai Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dalam usaha kita memenuhi akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan Desa sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Dengan berbagai pembaruan dan sosialisasi yang dilakukan, diharapkan pengelolaan keuangan desa dapat berjalan lebih transparan, akuntabel, dan sesuai dengan regulasi yang berlaku,” imbuhnya.
Diketahui bahwa, secara teknis, Siskeudes menggunakan database Microsoft Access yang bersifat portable dan mudah diterapkan oleh pengguna di tingkat desa. Namun, untuk tujuan tertentu atau ketika volume transaksi sudah masuk dalam kategori skala menengah, penggunaan database SQL Server dapat diterapkan. Penggunaan database SQL Server biasanya dilakukan oleh admin pemerintah daerah dengan koordinasi lebih lanjut dengan pihak BPKP atau Kementerian Dalam Negeri. (***)
