SUARAPOS.CO.ID – Para orangtua di berbagai daerah di Bangka Belitung banyak mengeluhkan pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun ajaran 2025-2026. Keluhan itu tidak hanya disampaikan kepada pihak sekolah dan dinas pendidikan tapi juga ke anggota DPRD Bangka Belitung.
Ketua Komisi IV DPRD Babel, Mehoa adalah satu anggota DPRD yang menerima keluhan dari masyarakat tentang SPMB tersebut. Secara umum, keluhan yang disampaikan terkait kurangnya transparansi dan kejelasan informasi, khususnya pada jalur afirmasi dan prestasi.
“Meskipun jalur afirmasi dan prestasi sudah ditutup, kami masih menerima keluhan masyarakat yang merasa tidak mendapatkan informasi yang jelas dan tidak tahu harus ke mana bertanya,” ujar Mehoa kepada media ini Jumat (20/6/2025).
Mehoa menyoroti pentingnya transparansi data dari Dinas Pendidikan, termasuk daya tampung per sekolah, asal sekolah siswa, dan mekanisme zonasi yang diterapkan. “Misalnya SMA atau SMK itu menerima berapa kelas dan berasal dari SMP mana saja. Data ini penting supaya tidak ada lagi orang tua yang bingung atau merasa terabaikan,” tegasnya.
Ia juga mendesak pembentukan help desk di setiap sekolah dan hotline pengaduan untuk memudahkan akses informasi bagi masyarakat. “Kadang masyarakat atau calon siswa tidak berani menyampaikan langsung ke kepala sekolah atau panitia. Jadi perlu ada jalur komunikasi yang terbuka dan informatif,” tambahnya.
Selain transparansi, Mehoa juga menyoroti masalah pemerataan kualitas pendidikan. Ia menilai konsentrasi siswa di sekolah favorit menyebabkan sekolah lain kekurangan murid.
