SUARAPOS.CO.ID, PANGKALPINANG – Wali Kota Pangkalpinang Prof Saparudin bersama Wakil Wali Kota Dessy Ayutrisna menghadiri Rapat Paripurna Kesembilan Masa Persidangan I Tahun 2025 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pangkalpinang, Senin (24/11/2025).
Agenda utama paripurna, yakni Penyampaian Laporan Badan Anggaran, Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi Terhadap Nota Keuangan dan Raperda APBD 2026, serta Penetapan Keputusan DPRD Mengenai Persetujuan APBD Tahun Anggaran 2026.
Dalam rapat yang berlangsung di Ruang Sidang DPRD Pangkalpinang tersebut, Wali Kota menyebutkan, APBD bukan sekadar dokumen anggaran, tetapi instrumen fundamental dalam arsitektur tata kelola pemerintahan daerah yang menentukan arah kebijakan fiskal, dan kualitas pelayanan publik.
“APBD 2026 disusun untuk memastikan setiap rupiah yang dibelanjakan memiliki tujuan jelas, indikator terukur, dan memberikan dampak langsung bagi masyarakat,” ujar Wali Kota.
Adapun arah rencana APBD 2026 ditujukan demi memperkuat kapasitas fiskal daerah dan mengurangi ketergantungan pada transfer pusat, meningkatkan infrastruktur pendidikan dan kesehatan, dan mengembangkan sistem pemerintahan berbasis teknologi informasi.
Selain itu, Pemerintah Kota Pangkalpinang juga mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif melalui UMKM, pariwisata, dan ekonomi kreatif, mewujudkan tata kelola persampahan yang baik dan kota yang bersih, serta menjamin ketahanan sosial lewat perlindungan sosial yang tepat sasaran.
Wali Kota yang akrab disapa Prof Udin menyebut Tahun Anggaran 2026 sebagai momentum penting percepatan transformasi kota. Maka, penyusunan APBD dilakukan dengan pendekatan money follows program, performance-based budgeting, serta berorientasi pada hasil (outcome oriented), sesuai tuntutan akuntabilitas dan efisiensi fiskal nasional.
“Tahun 2026 adalah fase akselerasi menuju Pangkal Pinang Smart 2030, yang menekankan tata kelola digital, layanan publik berkualitas, dan ekonomi berbasis inovasi,” ujarnya.
Selain menuju Pangkalpinang Smart, Wali Kota juga menegaskan komitmen Pemerintah Kota dalam menjaga stabilitas pendapatan daerah dengan langkah dan strategi yang terukur, seperti intensifikasi pajak dan retribusi, ekstensifikasi melalui pengembangan sumber PAD baru.
