Walikota Saparudin menekankan bahwa tahun 2026 akan menjadi periode penting dalam memperkuat fondasi fiskal daerah di tengah tantangan efisiensi dan keterbatasan ruang fiskal. Arah kebijakan keuangan daerah akan menyeimbangkan stabilitas fiskal dengan keberlanjutan pembangunan. Setiap perangkat daerah dituntut untuk lebih inovatif, adaptif, dan akuntabel dalam mengelola program-program kegiatan.
Dari sisi pendapatan, Pemerintah Kota Pangkalpinang menempuh strategi penguatan kapasitas fiskal daerah melalui langkah-langkah intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan yang sah. Langkah intensifikasi dilakukan dengan optimalisasi pengelolaan pajak dan retribusi daerah, penyempurnaan basis data wajib pajak, serta digitalisasi layanan pembayaran pajak.
Sementara ekstensifikasi diarahkan pada pengembangan sumber pendapatan baru melalui kerja sama daerah, pemanfaatan aset produktif, dan optimalisasi potensi pendapatan lainnya.
“Dari sisi belanja, Pemerintah Kota Pangkalpinang berkomitmen menerapkan prinsip spending better, not spending more. Arah kebijakan belanja difokuskan pada belanja produktif dan prioritas pembangunan yang mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik. Efisiensi belanja operasional terus diupayakan melalui digitalisasi dan rasionalisasi kegiatan yang kurang produktif,” jelas Walikota.
Gambaran Umum APBD 2026
Dalam Nota Keuangan dan Raperda tentang APBD Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2026, disampaikan gambaran umum sebagai berikut:
– PENDAPATAN DAERAH: Diestimasikan sebesar Rp. 768,54 Miliar.
– BELANJA DAERAH: Diproyeksikan sebesar Rp. 795,63 Miliar, sehingga terdapat defisit belanja sebesar Rp. 27,09 Miliar.
– PEMBIAYAAN DAERAH: Penerimaan pembiayaan daerah bersumber dari SILPA Tahun Anggaran sebelumnya diproyeksikan sebesar Rp. 23 Miliar.
Walikota Saparudin berharap DPRD dapat memberikan masukan konstruktif dalam pembahasan Raperda APBD ini, sehingga kebijakan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat Pangkalpinang. Beliau juga menyampaikan apresiasi atas kerja sama, dukungan, dan pengawasan yang telah dilakukan oleh DPRD selama ini.
“Membangun Pangkalpinang bukan hanya tugas pemerintahan, tetapi tanggung jawab moral seluruh warga masyarakat. Dengan niat tulus dan kerja bersama, insya Allah, segala keterbatasan dapat kita ubah menjadi kekuatan,” pungkasnya.
