SUARAPOS.CO.ID, PANGKALPINANG — Penyidikan dugaan korupsi dana jaminan pascatambang PT Koba Tin mulai mengarah ke pihak-pihak di luar dua tersangka yang telah ditetapkan Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung.
Selain mendalami dugaan keterlibatan pihak perbankan, penyidik Pidsus Kejati Babel kini menelusuri peran kurator PT Koba Tin dalam kepailitan perusahaan tersebut. Penelusuran itu juga membuka informasi mengenai dugaan aliran dana kepada sejumlah kreditur.
Berdasarkan dokumen dan informasi yang ditelusuri, terdapat sejumlah perusahaan yang disebut berkaitan dengan PT Koba Tin dan tercatat menerima pembagian dana. Nilainya bervariasi, dari miliaran hingga belasan miliar rupiah.
Di antaranya, CV BJL disebut memperoleh sekitar Rp3,5 miliar, PT BP sekitar Rp7,9 miliar, PT TJ sekitar Rp7,4 miliar, CV KM sekitar Rp4,3 miliar, dan CV MI sekitar Rp12,4 miliar.
Selain nama-nama tersebut, dokumen yang ditelusuri juga memuat sejumlah perusahaan lain, antara lain CV SM, CV SS, CV TB, CV IB, CV IPS, CV SP, CV LB, CV SA, CV GM, CV DV, PT ASR, serta sejumlah perusahaan lainnya.
Namun, asal-usul, dasar hukum, mekanisme, serta penggunaan dana yang tercantum dalam dokumen tersebut masih memerlukan pendalaman dan verifikasi dari pihak-pihak terkait.
Yang menjadi sorotan penyidik adalah status dana jaminan pascatambang PT Koba Tin. Kejati Babel menilai dana tersebut bukan bagian dari boedel pailit yang dapat dibagikan kepada kreditur.
Asisten Pidana Khusus Kejati Babel Corneles Geeb Paulus Heydemas mengatakan pihaknya masih mendalami peran sejumlah saksi, termasuk pihak yang menyatakan dana jaminan reklamasi tersebut sebagai bagian dari boedel pailit.
“Kita akan memperdalam kasus ini apakah ada kemungkinan penambahan tersangka baru, termasuk kurator yang diduga menyatakan dana jaminan reklamasi ini bagian dari boedel pailit sehingga bisa dicairkan,” kata Corneles, Kamis (1/10/2026) malam.
Menurut Corneles, secara hukum dana jaminan reklamasi PT Koba Tin berada dalam penguasaan Ditjen Minerba dan dititipkan di BNI. Dana tersebut diperuntukkan bagi kegiatan reklamasi dan pascatambang.
Jika kewajiban reklamasi dapat dilaksanakan sesuai ketentuan, dana tersebut dapat dikembalikan sesuai mekanisme yang berlaku.
“Dana tersebut merupakan dana kegiatan pascatambang PT Koba Tin di bawah penguasaan Ditjen Minerba sebagai bentuk dana jaminan reklamasi yang dititipkan di BNI,” ujarnya.
Karena itu, kata Corneles, dana tersebut tidak semestinya diperlakukan sebagai bagian dari boedel pailit.
Namun, dalam perkara yang sedang disidik, dana tersebut diduga dinyatakan sebagai bagian dari boedel pailit. Kondisi itu kemudian diduga menjadi dasar pencairan dana yang kini dipersoalkan penyidik.
Corneles menyebut sebagian dana sekitar Rp111 miliar yang dicairkan tersebut diduga digunakan untuk kepentingan pribadi dan dibagikan kepada kreditur.
Jejak Kurator
















