SUARAPOS.CO.ID, PANGKALPINANG – Dewan Pimpinan Daerah Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (DPD KSPSI) Provinsi Bangka Belitung menyatakan dukungan penuh terhadap pelaksanaan 8 poin percepatan reformasi Kepolisian Republik Indonesia (Polri).
Ketua DPD KSPSI Bangka Belitung, Darusman Aswan, menegaskan bahwa Polri harus tetap berada langsung di bawah Presiden Republik Indonesia serta diangkat dan diberhentikan oleh Presiden melalui Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI).
Hal ini sebagaimana diatur dalam konstitusi dan sistem ketatanegaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
“Posisi Polri yang berada langsung di bawah Presiden merupakan amanat konstitusi dan bagian dari sistem ketatanegaraan yang harus dijaga. Hal ini penting untuk memastikan Polri tetap profesional, netral, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya,” ujar Darusman.
