SUARAPOS.CO.ID, PANGKALPINANG – Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Hidayat Arsani, menegaskan pentingnya reformasi sistem pengawasan dan penyaluran bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi agar lebih transparan, inklusif, dan berkeadilan bagi masyarakat.
Penegasan tersebut disampaikan saat memimpin Rapat Koordinasi Pengawasan dan Pengendalian Penyaluran BBM tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Pangkalpinang, Rabu (17/6/2026).
Dalam rapat tersebut, Hidayat Arsani secara tegas meminta agar sistem pembayaran dan pengawasan penyaluran BBM bersubsidi tidak bergantung atau dimonopoli oleh satu pihak perbankan. Menurutnya, keterlibatan lebih banyak bank akan mempercepat integrasi layanan sekaligus memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh pelaku usaha dan masyarakat.
“Saya ingin penyaluran dan sistem pembayaran BBM ini tidak dimonopoli oleh satu pihak saja. Kita harus memiliki sistem yang lebih inklusif dan cepat selesai. Oleh karena itu, usahakan kerja sama dengan bank-bank lain yang ada di wilayah kita agar tidak timbul kecemburuan sosial di masyarakat,” tegas Hidayat Arsani.
Ia menilai hasil rapat koordinasi tersebut harus mampu memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik, sekaligus mendukung kesejahteraan masyarakat secara merata.
Sementara itu, Sales Manager PT Pertamina Patra Niaga Area Bangka Belitung, Satriyo Wibowo Wicaksono, memaparkan kondisi penyaluran dan tingkat konsumsi energi di wilayah Bangka Belitung, mulai dari Biosolar, Pertalite hingga Liquefied Petroleum Gas (LPG).
