SUARAPOS.CO.ID – Dengan adanya kebijakan efisiensi anggaran yang diberlakukan, belanja barang dan jasa pemerintah terutama di bidang konstruksi tidak dilaksanakan. Akibatnya berdampak pada penjualan material bahan bangunan, termasuk pekerja perusahaan konstruksi yang tidak lagi bekerja.
Terkait permasalahan tersebut, Wakil Ketua I DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Eddy Iskandar mengatakan, bahwa persoalannya bukan dari apa yang dilakukan pemerintah, tetapi memang kemampuan fiskal yang menurun.
“Sehingga kegiatan-kegiatan yang belanja modal itu berkurang, termasuk kegiatan pembangunan dan sebagainya. Dengan demikian, mau tidak mau yang harus dilakukan sekarang adalah meningkatkan pendapatan untuk mengejar kesesuaian fiskal kita,” ujar Eddy Iskandar, usai rapat di Banmus DPRD Babel, Selasa (8/4/2025).
