“Kekompakan ini, insya Allah, membuat aspirasi masyarakat bisa terwujud,” tambahnya.
Selain itu, ia mengimbau masyarakat untuk tidak lagi membuka atau menanam di kawasan hutan, baik hutan lindung maupun hutan produksi.
“Jika terus dilakukan, itu akan merugikan kita sendiri. Fokus perjuangan kali ini adalah lahan yang sudah terlanjur dibuka di bawah 5 hektar, yang jumlahnya hampir 78 ribu KK,” tegas Didit.
Langkah DPRD Babel ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap lahan-lahan masyarakat yang sudah lama menjadi sumber penghidupan, meskipun secara administratif berada dalam kawasan hutan. (*)
