“Percuma mereka menanam dan beraktivitas di sawah kalau sumber air bakunya terus diganggu dan dirusak oleh aktivitas perambahan hutan maupun pembukaan lahan. Bahkan, seluruh alat dan mesin pertanian (alsintan), pupuk, pestisida, serta benih bantuan dari pemerintah pusat akan kami kembalikan, karena semua itu tidak akan berguna tanpa air,” ujarnya.
Menurut Rusi, masalah ini bukan hanya soal ketersediaan air, tetapi menyangkut keberlanjutan hidup para petani dan ketahanan pangan daerah.
Ia berharap pemerintah segera menindaklanjuti laporan tersebut melalui program rehabilitasi jaringan irigasi dan perlindungan daerah tangkapan air di kawasan hulu.
“Masalah ini bukan hanya soal air, tapi soal keberlanjutan hidup petani kita. Kalau air terganggu, otomatis ketahanan pangan daerah juga ikut terdampak,” katanya menegaskan.
Diketahui, konsultasi tersebut juga membahas sumber air baku dan daerah resapan air sebagai penopang kegiatan pertanian, serta perizinan dan kewajiban perusahaan perkebunan dalam melaksanakan program Corporate Social Responsibility (CSR) di wilayah terdampak.
Dalam pertemuan itu hadir Ketua DPRD Babel Didit Srigusjaya, Wakil Ketua Komisi II Ahim, serta anggota DPRD Babel Rina Tarol dan Elfi, didampingi Kepala Dinas Pertanian Babel.
Mereka menegaskan komitmen untuk terus memperjuangkan aspirasi petani dan mencari solusi bersama pemerintah pusat.
Rosi berharap semoga ada jalan terbaik bagi petani di Bangka Selatan. Pihaknya dan petani di Bangka Selatan percaya, jika semua pihak bergerak bersama, persoalan ini bisa diselesaikan.
“Kami mohon semua pihak untuk hadir bersama dan mengawal program ketahanan pangan yang sudah dicanangkan dan merupakan asta cita pak Presiden Prabowo Subianto,” pungkasnya. (Suf)
