DPRD sendiri, kata Didit, sedang mendorong Komisi IV untuk turun langsung ke lapangan, mengumpulkan data akurat soal IPP ini. Sebab menurutnya, tak bisa lagi kebijakan hanya dibuat dari meja rapat tanpa tahu realitas di lapangan.
“DPRD akan mencari solusi sehingga apa yang dimaksud Pak Gubernur bisa terakomodir. Tapi satu sisi yang jadi problem di tingkat dewan guru juga harus terakomodir,” ucapnya.
Ia pun membagikan kisah dari kunjungannya ke salah satu SMA di Marawang, dalam kunjungan itu dia mendapati seorang siswa mengaku tak bisa ujian karena tak sanggup bayar iuran.
“Contoh, saya kemarin ke SMA Marawang. Orang tuanya di Jawa. Anak ini bilang, Pak, saya nggak bisa bayar. Saya harus nunggu tujuh bulan baru bisa ikut ujian. Waktu itu saya bantu bayar,” Didit mencontohkan.
Didit memastikan pihaknya akan segera membahas persoalan ini dalam rapat anggaran bersama eksekutif. DPRD pun terbuka jika APBD memang memungkinkan untuk mengalokasikan dana tambahan demi memastikan siswa dari keluarga tidak mampu tetap bisa sekolah dengan layak.
“Kalau memang gratis, ya sudah. Kita cek APBD kita kuat atau tidak untuk bantu orang-orang yang benar-benar butuh. Karena iuran itu bukan hanya untuk guru honor, tapi juga untuk kebersihan sekolah,” tutup Didit. (***)
