SUARAPOS.CO.ID, PANGKALAN BALAI – Pemerintah Kabupaten Banyuasin terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung percepatan pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera ruas Palembang–Betung. Salah satu langkah yang dilakukan adalah memfasilitasi mediasi terkait proses pembebasan lahan yang masih menghadapi sejumlah kendala di lapangan.
Bupati Banyuasin, Dr. H. Askolani, S.H., M.H., menerima langsung mediasi pembebasan lahan untuk proyek Jalan Tol Trans Sumatera ruas Palembang–Betung Seksi 1 (Keramasan–Musi Landas) dan Seksi 2 (Musi Landas–Pangkalan Balai) di Guest House Rumah Dinas Bupati Banyuasin, Kamis (4/6/2026).
Turut hadir dalam pertemuan tersebut Staf Ahli Bupati Banyuasin Bidang Infrastruktur, Ekonomi dan Sumber Daya Alam Dr. H. Salni Fajar, S.Ag., M.H.I., Plt. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Diskominfo-SP) Kabupaten Banyuasin Hj. Ida Bahagia, S.H., M.M., serta perwakilan dari PT Hutama Karya.
Dalam mediasi itu dibahas berbagai persoalan yang masih menghambat proses pembebasan lahan, terutama adanya penolakan dari sebagian pemilik lahan pada kawasan yang akan digunakan untuk pembangunan akses tol.
Berdasarkan hasil musyawarah yang dilakukan pada 15 April 2025 untuk kawasan Exit Tol Pangkalan Balai di Kelurahan Seterio dan Lubuk Lancang, tercatat dari total 37 bidang tanah yang terdiri atas 33 bidang milik warga dan 4 bidang fasilitas umum, baru 4 bidang yang menyatakan setuju. Sementara itu, sebanyak 22 bidang mengajukan sanggahan dan 7 bidang lainnya belum memberikan keterangan.
