SUARAPOS.CO.ID – Ratusan Masyarakat Banyuasin Bersatu (MBB) akan melakukan orasi di kantor Bupati Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel), Selasa (12/12/2023) sekitar pukul 09.30 WIB.
Informasi diterima suarapos.co.id grup, Senin (11/12/2023), malam, massa MBB akan melakukan long march dari pintu gerbang Perkantoran Pemkab Banyuasin Kelurahan Kayu Ara Kuning menuju kantor Bupati Banyuasin, kemudian dilanjutkan ke kantor DPRD Banyuasin.
Dilokasi, massa akan melakukan orasi, dialog yang dilanjutkan dengan konferensi pers. Selanjutnya massa akan menyerahkan surat dukungan terhadap kinerja Pj Bupati Banyuasin, H. Hani Syopiar Rustam.
Massa menilai, kinerja Pj Bupati H. Hani Syopiar Rustam sudah cukup baik dalam membenahi pemerintahan dan membangun Banyuasin. Maka itu, massa akan meminta DPRD Banyuasin untuk mendukung dan mengapresiasi kinerja PJ Bupati Banyuasin.
“Kinerja Pj Bupati Banyuasin sudah sangat baik, maka kami minta DPRD Banyuasin mendukung dan mengapresiasi kinerja bupati,”ujar koordinator aksi melalui surat pemberitahuan aksi demontrasi yang diterima redaksi, Senin (11/12/2023), malam.
Sebagaimana diketahui, aksi ratusan massa MBB ini sebagai orasi tandingan dari aksi puluhan massa yang mengatasnamakan dirinya Corportarion Anti Corruption Agency (CACA – Sumsel) dan Gerakan Masyarakat Banyuasin Menggugat di depan kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), belum lama ini.
Dalam orasinya, massa meminta agar Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian segera mencopot Pj Bupati Banyuasin, H. Hani Syopiar Rustam dari jabatannya.
Massa menilai Pj Bupati kerap melakukan praktek nepotisme dan merubah struktur APBD-P tahun anggaran 2023 dan APBD-P tahun anggaran 2024 untuk kepentingan pribadi.
Massa juga menduga ada unsur konspirasi politik dengan menjadikan sang adik sebagai Wakil Bupati Banyuasin tahun 2024.
Pj Bupati Himbau Massa Batalkan Demo
Ketua DPRD dan PJ Bupati Minta Massa Batalkan Aksi Demo
Sementara Ketua DPRD Kabupaten Banyuasin, Irian Setiawan meminta agar kelompok yang akan melakukan aksi demo (besok), membatalkan niatnya. Pasalnya masyarakat cukup melayangkan surat ke Sekretariat DPRD Banyuasin dan akan di fasilitasi.
“Kami mengimbau untuk tidak melakukan aksi demo. Karena saat ini memasuki tahapan pemilu 2024,”ujar Irian. Dia berharap jelang Pemilu seluruh elemen masyarakat tetap kondusif dan damai.
“Jangan sampai ditengah masyarakat ada perpecahan, lebih baik dilakukan mediasi, antar kedua pihak yang pro dan kontra,”pintanya.
Dijelaskan Irian jika anggota dan Pimpinan DPRD Banyuasin telah memberikan sikap yang jelas mendukung kinerja Pj Bupati H. Hani Syopiar Rustam.
“Sesuai dengan tugas dan tupoksi kami tetap tegak lurus terhadap aturan yang berlaku, kecuali ada permasalahan yang fatal,”jelas Irian kepada wartawan.
Sementara Pj Bupati Banyuasin H. Hani Syopiar Rustam mengatakan, sejak pertama menjabat sebagai Pj Bupati Banyuasin dia akan di demo. Kendati demikian, dia tidak melarang karena di perbolehkan oleh undang-undang selama ada pemberitahuan kepada pihak kepolisian dan dilaksanakan secara tertib dan tidak anarkis.
“Rangkaian demo yang ditujukan kepada saya sejak mulai awal November 2023, kemudian di pertengahan November 2023 hingga demo di Kementerian Dalam Negeri pada hari Jumat 8 Desember 2023,”ujar Hani.
“Belum pernah kami tanggapi, karena saya ingin tetap fokus pada kerja, kerja dan kerja nyata, demi penyelengaraan pemerintahaan, pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Banyuasin yang lebih baik,”jelasnya.
“Biarkanlah masyarakat Banyuasin yang menilai, yang merasakan hasil dari pembangunan dan pelayanan yang dilakukan Pemkab Banyuasin yang saat ini saya diamanatkan menjadi pejabat bupatinya,”sambungnya.
Dalam kesempatan ini, Pj Bupati Banyuasin mengimbau dengan sangat hormat kepada seluruh elemen masyarakat yang rencananya akan melakukan aksi damai besok pagi, untuk untuk membatalkan niatnya.
“Sekali lagi saya mohon dengan hormat untuk membatalkan aksi long march dan pernyataan sikap di perkantoran Pemkab Banyuasin,”pinta Hani.
Hani mempersilahkan masyarakat menyampaikan dukungan terhadap kinerja Pemkab Banyuasin melalui cara lain.
Seperti melalui surat dukungan, testimoni di medsos, media cetak atau menyampaikan langsung aspirasi dan dukungan melalui tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan sebagainya.
“Terakhir imbauan kami kepada pejabat seluruh OPD di lingkup Banyuasin jangan ada sumbangan dalam penggerakan massa dalam aksi-aksi kedepan,”jelasnya. (alpian/SP)
