Menanggapi hal tersebut, Bupati Askolani menilai Banyuasin membutuhkan perhatian khusus dalam kebijakan distribusi BBM bersubsidi. Selain menjadi jalur strategis Jalan Lintas Timur Sumatera, Banyuasin juga merupakan salah satu lumbung pangan nasional dan daerah dengan mayoritas masyarakat berprofesi sebagai nelayan yang sangat bergantung pada ketersediaan BBM.
“Banyuasin memiliki mobilitas kendaraan yang tinggi, baik di jalur darat maupun perairan. Karena itu kami berharap ada penambahan kuota BBM bersubsidi untuk Kabupaten Banyuasin agar kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi,” ujar Askolani.
Sebagai tindak lanjut, Pemkab Banyuasin akan mempercepat penerapan sistem Full QR Code Subsidi Tepat di seluruh SPBU, melakukan penataan arus lalu lintas di lokasi SPBU bersama Dinas Perhubungan dan Satlantas Polres Banyuasin, serta memperkuat pengawasan melalui tim terpadu yang melibatkan Satpol PP, Dinas Koperindag, dan aparat penegak hukum.
Langkah tersebut akan diperkuat dengan pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Pengawasan BBM yang diinisiasi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan guna mencegah penyalahgunaan maupun penimbunan BBM bersubsidi.
Di akhir rakor, Bupati Askolani juga mengajak masyarakat menggunakan BBM sesuai peruntukannya. Menurutnya, BBM bersubsidi merupakan hak masyarakat yang membutuhkan sehingga pengguna kendaraan dari kalangan mampu maupun sektor industri diharapkan beralih menggunakan BBM non-subsidi.
“Kami mengajak seluruh masyarakat untuk menggunakan BBM secara bijak. BBM bersubsidi harus benar-benar dinikmati oleh masyarakat yang berhak sehingga distribusinya tetap adil dan tepat sasaran,” tutupnya. (***)
