SUARAPOS.CO.ID, PANGKALAN BALAI – Pemerintah Kabupaten Banyuasin menyatakan komitmennya mendukung langkah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam mengatasi persoalan antrean panjang pengisian Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).
Komitmen tersebut disampaikan Bupati Banyuasin, Dr. H. Askolani, SH., MH., saat mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Penyelesaian Antrean BBM Bersubsidi yang dipimpin Gubernur Sumatera Selatan H. Herman Deru secara virtual, Rabu.
Dalam rapat itu, Bupati Askolani didampingi Asisten III sekaligus Plt. Kepala Dinas Perhubungan Banyuasin Ir. Zakirin, S.P., M.M., CGCAE., Kepala Dinas Koperindag H. Adam Ibrahim, S.E., M.Si., serta Plt. Kepala Dinas Kominfo-SP Hj. Ida Bahagia, S.H., M.M.
Rakor digelar sebagai langkah cepat pemerintah menyikapi antrean panjang kendaraan di sejumlah SPBU yang tidak hanya memicu kemacetan, tetapi juga menghambat aktivitas ekonomi masyarakat.
Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru menegaskan perlunya pengawasan distribusi BBM bersubsidi secara lebih ketat melalui sinergi antara BPH Migas, PT Pertamina, aparat penegak hukum, dan seluruh pemerintah kabupaten/kota. Selain itu, Pemprov Sumsel mengusulkan agar mekanisme pembagian kuota BBM bersubsidi dirinci hingga ke masing-masing SPBU agar distribusinya lebih tepat sasaran.
Data yang dipaparkan menunjukkan kebutuhan BBM bersubsidi di Sumsel masih jauh dari kuota yang disetujui. Dari usulan sebesar 2,8 juta kiloliter, realisasi yang diberikan hanya sekitar 630 ribu kiloliter. Kondisi ini diperburuk oleh tingginya perpindahan pengguna BBM non-subsidi ke Biosolar, terbatasnya SPBU penyalur, serta posisi Sumatera Selatan sebagai jalur utama Lintas Sumatera.
