“Masyarakat sangat setuju adanya pabrik sawit. Yang dipersoalkan hanya akses jalan yang selama ini mereka gunakan,” katanya.
DPRD Babel menilai penyelesaian persoalan harus dilakukan melalui dialog dan musyawarah antara perusahaan dengan masyarakat. Untuk itu, DPRD telah berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan agar segera mengambil langkah penyelesaian.
Sebagai tindak lanjut, DPRD mengusulkan penghentian sementara aktivitas perusahaan di lokasi sengketa hingga terdapat kejelasan mengenai status lahan dan akses jalan warga. Selain itu, perusahaan juga diminta membuka kembali jalur yang selama ini digunakan masyarakat menuju kebun.
DPRD Babel juga akan menerbitkan rekomendasi tertulis kepada Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan sebagai dasar penyelesaian konflik yang berkembang di tengah masyarakat.
Tidak hanya itu, DPRD Babel dijadwalkan melakukan peninjauan langsung ke Desa Nangka pada Jumat (12/6/2026) untuk melihat kondisi di lapangan serta memastikan fakta-fakta yang disampaikan dalam audiensi.
“Kami ingin persoalan ini diselesaikan secara adil. Investasi harus berjalan, tetapi hak masyarakat juga harus dihormati,” tegas Didit. (***)
