SUARAPOS.CO.ID, PANGKALPINANG — Wakil Wali Kota Pangkalpinang Dessy Ayutrisna, menegaskan pentingnya penguatan perencanaan dan penganggaran daerah dalam Entry Meeting Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran Tahun 2026, serta Penyampaian Hasil Evaluasi SPIP Terintegrasi Tahun 2025 bagi Pemerintah Daerah.
Hal tersebut disampaikannya saat mengikuti kegiatan yang dilaksanakan secara virtual di Smart Room Center. Menurutnya, hal-hal tersebut menjadi momentum evaluasi, sekaligus konsolidasi arah kebijakan daerah agar selaras dengan prioritas nasional dan program strategis pemerintah pusat.
“Ini sangat penting karena ada beberapa poin yang harus menjadi fokus pemerintah daerah,” ujarnya yang juga didampingi Inspektur Daerah Kota Pangkalpinang, M Syahrial beserta jajaran, Jumat (27/2/2026).
Dessy menyebutkan, pemerintah daerah diminta memprioritaskan lima isu utama, yakni kesehatan, pengentasan kemiskinan, penanganan stunting, ketahanan pangan, dan pendidikan. Kelima sektor tersebut dinilai menjadi fondasi dalam memperkuat kualitas pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
Menurutnya, penguatan akuntabilitas pemerintah daerah juga menjadi perhatian serius, terutama dalam mencegah potensi pelanggaran pada tahun anggaran 2026.
“Perencanaan, penganggaran, hingga pengawasan harus semakin akuntabel. Output yang dihasilkan harus benar-benar dirasakan masyarakat dan selaras dengan Astacita Presiden serta prioritas nasional,” katanya.
Berdasarkan hasil evaluasi tahun 2025, maturitas (tingkat kematangan tata kelola) Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Pemerintah Kota Pangkalpinang masih berada pada level dua. Level ini menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern telah berjalan dan terdokumentasi, namun masih memerlukan penguatan agar lebih efektif dan terintegrasi.
