SUARAPOS.CO.ID, PANGKALAN BALAI – Bupati Banyuasin, Dr. H. Askolani, S.H., M.H., memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) penanganan aspirasi masyarakat terkait persoalan ganti rugi lahan yang terdampak pembangunan pintu gerbang (exit) Tol Pangkalan Balai, Kamis (16/7/2026).
Rakor yang berlangsung di Ruang Rapat Guest House Rumah Dinas Bupati Banyuasin tersebut membahas tindak lanjut aspirasi masyarakat Kelurahan Seterio, Kecamatan Banyuasin III dan Desa Lubuk Lancang, Kecamatan Suak Tapeh, yang meminta pemerintah daerah memfasilitasi penyelesaian persoalan ganti rugi lahan melalui mekanisme musyawarah.
Pertemuan tersebut dihadiri Asisten I Setda Banyuasin, Inspektur Kabupaten Banyuasin, kepala perangkat daerah beserta perwakilan, para kepala bagian, unsur Forkopimda, serta pihak-pihak terkait lainnya.
Dalam kesempatan itu, Bupati Askolani menegaskan bahwa pembangunan Exit Tol Pangkalan Balai merupakan usulan Pemerintah Kabupaten Banyuasin sebagai bagian dari upaya meningkatkan konektivitas wilayah dan mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah.
Menurutnya, keberadaan exit tol tersebut memiliki peran strategis karena dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat Banyuasin.
“Permintaan pembangunan exit tol ini murni usulan Pemerintah Kabupaten Banyuasin. Exit tol di Gandus lebih dekat dengan Kota Palembang, sedangkan di Betung cenderung memberikan akses ke wilayah Musi Banyuasin. Karena itu, Banyuasin membutuhkan exit tol sendiri agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” ujar Askolani.
